Ciptakan APBN yang PRO POOR

Berbicara tentang anggaran yang kaitanya dengan APBN/APBD ,(Anggaran pendapatan belanja negara) Anggaran adalah pernyataan mengenai estiminasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dan tentu kita tau perolehan anggaran terbesar dipunggut dari pajak yang tentu saja itu dari rakyat,dari retribusi itu juga dipungut dari rakyat, laba BUMN pengelolaanya juga dibiayai oleh uang rakyat dan Hutang negara pun menjadi beban rakyat sungguh ironis jika angaran APBN tanpa ada tranpartasi kepada rakyat juga tak berpihak pada rakyat.


Uang negara bersumber dari rakyat, rakyat mempunyai kewajiban untuk pendapatan APBN tapi tak berhak untuk membelanjakanya, sedangkan pemerintah adalah pengelola APBN yang menjadi hak bagi rakyat. Pemeritah sebagai pengelola APBN seharusnya Pro poor atau berpihak kepada rakyat miskin, tapi kenyataanya APBN tahun 2011 ini 60% lebih anggaran negara hanya digunakan untuk menggemukkan para pegawai, juga dialokasikan untuk belanja infratruktur. Gimana tentang anggaran di sektor pendidikan, pertanian, kesehatan dll. Menurut kemenkeu (Kementrian Keuangan Republik Indonesia) pemerintah mengajukan pendapatan negara dan hibah RAPBN 2011 sebesar 1.086,4 triliun dan belanja negara sebesar 1.202,0 triliun sehingga defisit sebesar 115,7 triliun.Seharusnya belanja negara bisa dihemat,tetapi faktanya APBN negara defisit? Trus kalo seperti ini mau ngutang lagi?? Utang negara rakyat juga yang harus menanggungnya bukan?


Sebagai masyarakat juga mahasiswa seharusnya kita bisa berontak tentang anggaran APBN, selama ini dokumen APBN dianggap sebagai dokumen rahasia, Sejak undang-undang keterbukaan informasi masyarakat juga berhak mengetahui tentang pengalokasian dana APBN. Pemerintah harus transparan tentang pengalokasian dana APBN dan APBD, masyarakat juga berhak dilibatkan dalam semua aspek yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran. Mungkin masyarakat awan tidak akan ambil pusing memikirkan tentang pengalokasian dana APBN dan APBD, masyarakat sibuk dengan hidupnya sendiri-sendiri untuk makan besok saja pusing memikirkanya apalagi harus ikut-ikutan mengurusi pengalokasian dana APBN, tapi kita tak boleh hanya berpangku tangan buka mata kita bahwasanya masyarakat kita telah diinjak-injak oleh para koruptor yang semakin merambah di negeri kita ini.Pengalokasian dana APBN harus tepat sasaran yaitu untuk memakmurkan rakyat.

Kita juga harus ikut memonitoring dalam pelaksanaan kebijakan anggaran. Apalagi dengan rencara DPR yang akan membangun gedung baru yang dianggarkan menghabiskan dana APBN sebesar 800 miliar itu juga adalah sebuah pemborosan anggaran APBN, padahal rakyat indonesia telah dililt oleh kebodohan dan kemiskinan. Daripada digunakan untuk pembangunan gedung baru yang bukan utama lebih baik untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan.Kita juga harus berani berontak Seperti yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang melakukan gugatan dalam koalisi CSO untuk APBN kesejahteraan rakyat yang diwakili oleh FITRA (Forum indonesia untuk tranparansi anggaran) menggugat DPR dan pemerintah soal pembangunan gedung baru DPR, dan akhirnya gugatan itu membuahkan hasil bukan? Rencana pembangunan gedung DPR akhirnya dibatalkan, para mahasiswa saja bisa menggulingkan rezim berkuasa Soeharto,kenapa kita tidak bisa ikut andil dalam memonitoring anggaran negara? kalo kita masyaratkat dan mahasiswa ikut andil dalam urusan negara sebenarnya kita bisa, bersatu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa para tikus- tikus anggaran yang selalu menggerogoti hasil rakyat.